DPR Pastikan Pembangunan Daerah Berlanjut Meski TKD Dipangkas

businessadviceserviceblog.com – Pembangunan daerah di Indonesia dipastikan tetap berlangsung meskipun anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipotong sebesar Rp269 triliun. Hal ini disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dalam pernyataan yang diungkapkan di Jakarta pada Kamis.

Fikri menjelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan dalam dana transfer daerah, pemerintah pusat sudah menyiapkan total dana sebesar Rp1.376,9 triliun melalui berbagai program prioritas yang akan langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia menekankan bahwa dana pembangunan kini akan lebih difokuskan kepada program-program strategis yang dikelola kementerian dan lembaga, alih-alih mengalir melalui kas daerah.

Beberapa program bantuan sosial yang akan dilaksanakan mencakup alokasi Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Rp43,8 triliun untuk Kartu Sembako (BPNT), dan Rp69 triliun untuk Jaminan Kesehatan. Selain itu, sektor pendidikan akan mendapatkan perhatian dengan alokasi untuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp335 triliun serta beasiswa lainnya.

Dalam hal infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp24,3 triliun serta perumahan sebesar Rp48,7 triliun. Fikri juga menyebutkan pentingnya subsidi energi dan non-energi yang mencapai Rp490,1 triliun, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.

Dia mengimbau pemerintah daerah untuk bijak dalam pengelolaan fiskal dan menyarankan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan tanpa membebani masyarakat. Melalui langkah ini, diharapkan kesejahteraan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia dapat terjaga lebih baik.