Pemerintah Siapkan Aturan Baru untuk Demutualisasi Bursa Efek

businessadviceserviceblog.com – Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Langkah ini bertujuan merombak struktur kelembagaan BEI dari yang sebelumnya dimiliki sepenuhnya oleh anggota bursa menjadi perseroan yang dapat dimiliki secara lebih luas.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin, menjelaskan bahwa demutualisasi ini akan memisahkan antara keanggotaan dan kepemilikan, yang diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan serta memperkuat tata kelola bursa. Masyita menyebut, BEI merupakan salah satu dari sedikit bursa yang masih berstruktur mutual, sedangkan negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu melakukan transformasi ini.

Model demutualisasi diharapkan dapat mendorong inovasi produk dan layanan, termasuk pengembangan instrumen derivatif serta produk pembiayaan infrastruktur dan transisi energi. Hal ini diharapkan akan memperdalam likuiditas pasar di Indonesia. Namun, Masyita menegaskan bahwa demutualisasi harus dibarengi dengan penguatan ekosistem pasar modal, termasuk peningkatan free float untuk memastikan perdagangan saham yang lebih aktif.

Kebijakan ini juga berfokus pada peningkatan partisipasi investor domestik, baik institusional maupun ritel. Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung partisipasi tersebut, termasuk penerapan mekanisme cut loss yang memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun.

RPP demutualisasi ini akan dirumuskan melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju status negara maju.