businessadviceserviceblog.com – Pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi fokus utama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kunjungan kerja ke Surabaya. Pada acara tersebut, Bima menekankan perlunya pendekatan yang lebih adil, proporsional, dan efektif terhadap pengelolaan dana ini. Dalam keterangannya, Bima menyebutkan bahwa kapasitas fiskal daerah memerlukan penguatan, terutama dalam mendukung kemandirian daerah dari ketergantungan pada dana pusat.
Saat berbicara di hadapan anggota Komisi II DPR, Bima mengungkap bahwa hanya sebelas provinsi yang dianggap memiliki kapasitas fiskal yang kuat, di mana Jawa Timur berada di peringkat keenam. Ia juga menyoroti bahwa di tingkat kabupaten/kota, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang mampu berdiri sendiri dalam hal fiskal. Bima menegaskan perlunya langkah-langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan ini, dengan fokus pada perbaikan tata kelola dan keuangan.
Lebih lanjut, Bima mencermati isu pengelolaan dana bagi hasil (DBH) yang dinilai belum mencerminkan dampak negatif dari aktivitas eksplorasi yang tidak diimbangi dengan perhatian dari pemerintah. Selain itu, penyaluran DBH yang sering terlambat di akhir tahun anggaran juga menyulitkan daerah dalam merencanakan belanja.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan anggaran. Bima mengajak pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif agar pelayanan dasar masyarakat tetap terjamin. Ia memastikan bahwa penyesuaian alokasi dana tidak akan mengganggu pelayanan publik yang krusial.