Menhut: Pengelolaan Hutan Sosial Dukung Ekonomi yang Inklusif

businessadviceserviceblog.com – Perhutanan sosial telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif serta keberlanjutan ekologis, menurut Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menekankan pentingnya perhutanan sosial yang berhubungan erat dengan hajat hidup masyarakat banyak.

Data dari Kementerian Kehutanan mencatat nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat di sektor kehutanan mencapai Rp4,5 triliun. Angka ini diperoleh dari laporan 3.123 kelompok usaha perhutanan sosial yang beroperasi, yang mencakup sekitar 19,57 persen dari total 15.925 kelompok usaha yang terdaftar.

Menteri Antoni juga mengatakan bahwa saat ini, fokus utama program perhutanan sosial adalah pada peningkatan kualitas dan kuantitas. Dalam hal ini, kolaborasi antar berbagai pihak menjadi hal yang sangat penting. Menurut rencana pemerintah, akses kelola perhutanan sosial ditargetkan mencapai 12,7 juta hektare pada tahun 2030, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023.

Hingga saat ini, akses kelola hutan oleh masyarakat telah mencapai 8,32 juta hektare dengan lebih dari 11.065 unit surat keputusan. Program ini juga melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga serta memiliki 15.925 kelompok usaha yang dikategorikan menjadi beberapa level, seperti blue, silver, gold, dan platinum.

Menteri Antoni menekankan pentingnya eksekusi yang baik serta percepatan proses program sambil memastikan bahwa akses yang diberikan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.